Menengok Jaminan Sosial negeri Russia

Menengok Jaminan Sosial negeri Russia
Catatan Wawan Setiawa
———–
Negeri Russia modern ada memang berasal dari pecahnya Uni Soviet. Uni Soviet menjalankan ekonomi sosialisme dengan alat produksi dikuasai oleh negara. Rakyat hanya menjadi pekerja bagi negara. Tahun 1991 Soviet pecah dan Russia via Boris Yeltsin memerdekakan diri. Namun Konstitusi dasar Russia masih banyak mengadopsi konstitusi Soviet. Misal dalam bidang pendidikan atau kesehatan. Bidang ini telah diatur di konstitusi bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak warganegara yang didapatkan secara gratis. Sistem ini agak berbeda dengan Indonesia dimana jaminan kesehatan harus melalui asuransi BPJS. Selain bersifat asuransi, BPJS juga melakukan penggolongan, misal kelas 1 atau kelas 2. Bagi warganegara yang tidak mampu maka negara yang akan membayar iuran BPJS.
Karena pada dasarnya, di sektor kesehatan, Rumah Sakit sebelumnya rata rata melayani swasta, maka ketika terjadi implementasi asuransi BPJS, banyak rumah sakit yang tidak siap dan antriannya menjadi banyak sehingga layanannya menjadi tidak memuaskan. Pasien juga seringkali diabaikan jikalau menggunakan asuransi BPJS.

Di negeri Russia, jaminan kesehatan ditanggung oleh negara, melalui APBN. Negeri Russia juga sudah lama meyelengarakan jaminan kesehatan gratis terhadap setiap warga negara, sehingga jumlah rumah sakit juga cukup berimbang dengan masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan.
Selain didalam bidang kesehatan, Russia juga menjamin setiap warga negaranya mendapatkan fasilitas gratis di bidang pendidikan, sehingga literacy warganeara Russia cukup tinggi. Menurut data OECD, literacy warga negara Russia yang berumur 45 tahun ke atas tertinggi dibanding negara manapun, hal ini sebenarnya juga membuktikan bahwa rezim Komunisme sangat concern dengan kualitas pendidikan warga negara-nya.

Di Indonesia, kabarnya akan diberlakukan kembali pembayaran SPP untuk sekolah. Layanan pendidikan dan kesehatan juga disediakan oleh pemerintah provinsi, misal pemerintahan DKI Jakarta dengan kartu Jakarta Sehat dan kartu Jakarta Pintar. Hal ini saya kira jauh dari cita cita sosialisme, dimana dua bidang yang fundamental, yaitu kesehatan dan pendidikan tidak diberikan secara gratis.
Dalam perspektive saya, dua bidang vital, yaitu jaminan kesehatan dan pendidikan gratis lebih baik masuk didalam konstitusi dasar. Setiap warganegara berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan egaliter atau yang sederajad. Jikalau jaminan sosial masuk ke konstitusi dasar, maka pemerintah juga akan terkena kewajiban membangun sekolah dan rumah sakit agar mempunyai rasio daya tampung yang memadai bagi masyarakat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s