Monthly Archives: October 2017

Pemerintah menjual BUMN apakah langkah yang tepat?

Pemerintah menjual BUMN apakah langkah yang tepat?
Catatan Wawan Setiawan
———

Baru baru ini Presiden Joko Widodo menyatakan atau menyarankan agar BUMN milik pemerintah dijual ke swasta. Di satu sisi, bagi pandangan kaum sosialis, BUMN adalah pilar ekonomi negara, namun di sisi lain BUMN Indonesia banyak yang merugi dan menjadi sarang korupsi kolusi dan nepotisme. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa BUMN di Indonesia terlalu banyak, dan mereka mempunyai anak anak perusahaan. Banyaknya BUMN dan anak perusahaannya ini menggerus kesempatan swasta untuk menggarap projek atau bisnis. Bisnis hulu memang sebaiknya dikuasai BUMN, tapi bisnis hilir sebaiknya diserahkan ke swasta.

Privatisasi BUMN ini juga mempunyai tujuan agar BUMN menjadi profesional jika di mix dengan swasta. Di Russia, negeri bekas Komunis, dimana seluruh aset produksi dikuasai oleh negara, ternyata juga melakukan privatisasi BUMN agar profesional. Gazprom, perusahaan gas Russia yang menjadi tulang punggung ekonomi Russia, ternyata hanya 50.1% saham milik negara, sisanya sudah diprivatisasi kepada swasta, begitu juga Rosneft perusahaan minyak terbesar di Russia, hanya sekitar 75% sahamnya milik negara atau pemerintah, sisanya milik swasta yang dijual baik privat (19% milik BP) maupun melalui mekanisme pasar saham.

Dengan privatisasi ini diharapkan BUMN akan lebih transparan didalam kinerjanya. Namun di Indonesia, BUMN memiliki sejumlah kendala, selain sebagai sarang korupsi, BUMN yang semestinya memberikan pemasukan negara baik melalui pendapatan pajak dan dividen, malah di Indonesia BUMN banyak yg memanipulasi pajak, sehingga tujuan membentuk BUMN tidak tercapai dengan baik.

Dengan demikian, saya pribadi pro privatisasi BUMN seperti Pertamina maupun PLN, tapi privatisasinya tidak melebihi angka 50.1% agar kendali perusahaan tetap berada di pemerintah atau negara. BUMN yg telah diprivatisasi, sebaiknya juga menjadi perusahaan yg tertib didalam perpajakan agar pemerintah mendapat pemasukan terutama dari pajak.

Pemasukan dari sektor pajak ini penting sekali, negara eropa barat, skandinavia dan nordic berhasil menjalankan sosialisme, atau memberikan layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis,tranportasi massal yang gratis, pension, ataupun kecelakaan, melalui income pajak yg progressive, di Finlandia, Belanda, maupun Jepang, pajak progressive bisa mencapai 50% (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1913589/ini-10-negara-dengan-pajak-tertinggi-di-dunia)

Langkah pemerintah Indonesia saat ini saya kira sudah tepat, yaitu mengejar pendapatan dari pajak, karena Indonesia ini kaya akan kekayaan alam dan banyak perusahaan yg mengelola kekayaan alam di Indonesia melakukan manipulasi pajak diantaranya melalui tax haven atau memarkir dana-nya di luar negeri. Dengan adanya tax amnesty, diharapkan para konglomerat oligarki di Indonesia memarkir dananya didalam negeri agar pemerintah bisa mendapatkan pajak dari dana tersebut dan juga bisa memperkuat kurs rupiah daripada diparkir di luar negeri yg hanya memperkuat kurs mata uang asing saja.

Mencontoh keberhasilan welfare state negara Skandinavia, maka yang terpenting adalah pembenahan pendapatan dari pajak dengan mengenakan pajak progressive, dan juga mengoptimalkan BUMN yg profesional dan bergerak di sektor penting atau hulu dan menguasai hajat hidup orang banyak

Advertisements

Perkembangan kapitalisme di Russia dan China

Perkembangan kapitalisme di Russia dan China
Catatan Wawan Setiawan

——-
Saat ini, di abad 21, dunia telah banyak berubah. Abad ini juga diwarnai runtuhnya komunisme Soviet Union, dan pecahnya negara di balkan, dan juga di Soviet Union. Setelah Soviet Union kolapse, Boris Yeltsin, Presiden Russia pertama membawa Russia ke dalam demokrasi liberal, dan melakukan privatisasi atas sejumlah asset pemerintah seperti di sektor oil dan gas. Langkah Yeltsin ini melahirkan kroni kapitalisme, diantaranya Mikhail Khodorkovsky yang mendirikan perusahaan oil Yukos dan Roman Abramovich yang mendirikan perusahaan oil Sibneft. Di era ini kemiskinan di Russia menjadi parah dengan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Era Yeltsin kemudian digantikan oleh era Vladimir Putin, dibawah Putin, Russia kembali melakukan nasionalisasi atas aset aset vital seperti oil dan gas. Yukos dan Sibneft di nasionalisasi, dan Khodorkovsky dipenjarakan di Siberia atas tuduhan penggelapan pajak. Tahun 2006 Russia berhasil membayar lunas hutang luar negerinya terhadap paris club, dan di era tahun 2000-2008 gaji pegawai hampir naik 2x setiap tahun. Kesejahteraan sosial membaik di era Vladimir Putin, meski jika dibanding negara eropa barat, maka kesejahteraan sosial di Russia boleh dikata ketinggalan sangat jauh.

Abad 21 ini, meski di Russia masih ada partai Komunis, yang menjadi partai terbesar kedua di Russia setelah United Russia, namun ekonomi Russia dikuasai oleh kroni kapitalisme. Russia merupakan negara dengan tingkat kroni kapitalisme tertinggi di dunia.

Abad 21 ini juga menjadi abad yang mencengangkan, China, negara yg secara politik adalah negara Komunis, berhasil menyumbang jumlah billionaire atau orang kaya sedunia nomor dua setelah Amerika. Artinya orang kaya dunia terbanyak nomor dua adalah China. Russia juga menjadi negara keempat didalam menyumbang jumlah billionaire atau orang kaya sedunia, setelah Amerika, China, dan Jerman.

Orang kaya Russia mayoritas menguasai bisnis baja atau steel dan juga oil, seperti Alexey Mordashov, Vladimir Lisin, ataupun Alisher Usmanov.

Sedangkan orang kaya China banyak yang berasal dari bisnis IT seperti halnya di Amerika Serikat, ada Jack Ma, pendiri Alibaba yang menjadi orang terkaya nomor dua di China, ataupun Ma Huateng, ataupun William Ding. Mereka berbisnis online atau dotcom.

Melihat fenomena ini, dimana negara Komunis atau Russia yang pernah menjalankan Komunisme, namun sekarang menjadi negara yang menyumbang jumlah billionaire atau orang terkaya sedunia didalam 5 besar duia, maka boleh dikatakan ekonomi Komunisme sudah tidak menarik lagi atau telah runtuh. Komunisme di China hanya di bidang politik, mereka masih memakai partai tunggal, partai Komunis, dan negara sangat mencampuri didalam urusan ekonomi nasional, misalnya sengaja merendahkan nilai yuan agar produk China semakin kompetitif. Negara China juga melakukan pembatasan terhadap akses internet, misal Facebook, maupun Whatsapp diblokir di China sehingga warga negara China menggunakan produk lokal internet.

Produk smartphone seperti Iphone juga tidak bisa mendominasi di China, karena di China mayoritas memakai smartphone Huawei atau Xiao Mi, sedangkan mesin pencarinya menggunakan Baidu.

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Indonesia, bapak Joko Widodo menyatakan bahwa tidak perlu membuat Google atau Facebook, dan lebih baik membuat start-up yang belum ada, statemen ini di satu sisi ada benarnya, memang inovasi itu didalam istilah buku “Blue Ocean” terbitan Harvard, membuat produk yang uncompete dan market driven, atau menciptakan market baru tersendiri, namun di sisi lain, statemen bapak Joko Widodo ini juga kurang tepat, karena bagaimanapun membuat produk yang sudah ada, jika mempunyai kualitas yang lebih baik, maka produk tersebut bisa menjadi laku. Misalnya produk Google sebagai mesin pencari, lahir di era dominasi kuat Yahoo di mesin pencari dan email gratis serta messenger. Namun Google yang menjadi thesis duo Sergey Brin dan Larry Page mempunyai algoritma yang lebih bagus daripada Yahoo, sehingga pelan tapi pasti, Google menjadi dominasi dan meruntuhkan Yahoo sebagai mesin pencari. Selain masalah kualitas yang lebih baik, membuat aplikasi mesin pencari ataupun sosial media sendiri juga beralasan keamanan. Saat ini karena kita menggunakan Facebook dan Google, maka data kita termonitor oleh perusahaan Silicon Valley ini. Dengan membuat mesin pencari atau social media sendiri, maka data kita setidaknya hanya akan tersimpan oleh start-up lokal.

Di Russia, meski Google dan Facebook tidak dilarang, tapi mayoritas warga negara Russia masih nasionalis, mereka lebih banyak menggunakan Yandex sebagai mesin pencari, Vkontakte sebagai sosial media, dan mail.ru sebagai fasilitas mail gratis daripada gmail.

Langkah Russia dan China yang mempunyai aplikasi mesin pencari, sosial media, mail gratis, dan chat sendiri ini kiranya layak ditiru di Indonesia, setidaknya agar data pribadi rakyat Indonesia tidak terbawa ke luar negeri, atau ke Silicon Valley misalnya.