Pemerintah menjual BUMN apakah langkah yang tepat?

Pemerintah menjual BUMN apakah langkah yang tepat?
Catatan Wawan Setiawan
———

Baru baru ini Presiden Joko Widodo menyatakan atau menyarankan agar BUMN milik pemerintah dijual ke swasta. Di satu sisi, bagi pandangan kaum sosialis, BUMN adalah pilar ekonomi negara, namun di sisi lain BUMN Indonesia banyak yang merugi dan menjadi sarang korupsi kolusi dan nepotisme. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa BUMN di Indonesia terlalu banyak, dan mereka mempunyai anak anak perusahaan. Banyaknya BUMN dan anak perusahaannya ini menggerus kesempatan swasta untuk menggarap projek atau bisnis. Bisnis hulu memang sebaiknya dikuasai BUMN, tapi bisnis hilir sebaiknya diserahkan ke swasta.

Privatisasi BUMN ini juga mempunyai tujuan agar BUMN menjadi profesional jika di mix dengan swasta. Di Russia, negeri bekas Komunis, dimana seluruh aset produksi dikuasai oleh negara, ternyata juga melakukan privatisasi BUMN agar profesional. Gazprom, perusahaan gas Russia yang menjadi tulang punggung ekonomi Russia, ternyata hanya 50.1% saham milik negara, sisanya sudah diprivatisasi kepada swasta, begitu juga Rosneft perusahaan minyak terbesar di Russia, hanya sekitar 75% sahamnya milik negara atau pemerintah, sisanya milik swasta yang dijual baik privat (19% milik BP) maupun melalui mekanisme pasar saham.

Dengan privatisasi ini diharapkan BUMN akan lebih transparan didalam kinerjanya. Namun di Indonesia, BUMN memiliki sejumlah kendala, selain sebagai sarang korupsi, BUMN yang semestinya memberikan pemasukan negara baik melalui pendapatan pajak dan dividen, malah di Indonesia BUMN banyak yg memanipulasi pajak, sehingga tujuan membentuk BUMN tidak tercapai dengan baik.

Dengan demikian, saya pribadi pro privatisasi BUMN seperti Pertamina maupun PLN, tapi privatisasinya tidak melebihi angka 50.1% agar kendali perusahaan tetap berada di pemerintah atau negara. BUMN yg telah diprivatisasi, sebaiknya juga menjadi perusahaan yg tertib didalam perpajakan agar pemerintah mendapat pemasukan terutama dari pajak.

Pemasukan dari sektor pajak ini penting sekali, negara eropa barat, skandinavia dan nordic berhasil menjalankan sosialisme, atau memberikan layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis,tranportasi massal yang gratis, pension, ataupun kecelakaan, melalui income pajak yg progressive, di Finlandia, Belanda, maupun Jepang, pajak progressive bisa mencapai 50% (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1913589/ini-10-negara-dengan-pajak-tertinggi-di-dunia)

Langkah pemerintah Indonesia saat ini saya kira sudah tepat, yaitu mengejar pendapatan dari pajak, karena Indonesia ini kaya akan kekayaan alam dan banyak perusahaan yg mengelola kekayaan alam di Indonesia melakukan manipulasi pajak diantaranya melalui tax haven atau memarkir dana-nya di luar negeri. Dengan adanya tax amnesty, diharapkan para konglomerat oligarki di Indonesia memarkir dananya didalam negeri agar pemerintah bisa mendapatkan pajak dari dana tersebut dan juga bisa memperkuat kurs rupiah daripada diparkir di luar negeri yg hanya memperkuat kurs mata uang asing saja.

Mencontoh keberhasilan welfare state negara Skandinavia, maka yang terpenting adalah pembenahan pendapatan dari pajak dengan mengenakan pajak progressive, dan juga mengoptimalkan BUMN yg profesional dan bergerak di sektor penting atau hulu dan menguasai hajat hidup orang banyak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s